Etika Kedokteran vs Hukum Kesehatan: Apa Bedanya dan Mengapa Keduanya Penting?
📌 Apakah Anda tahu bahwa dalam pelayanan medis, tenaga kesehatan tidak hanya terikat pada aturan hukum, tetapi juga kode etik profesi? Artikel ini membahas perbedaan antara etika kedokteran dan hukum kesehatan, serta bagaimana keduanya saling melengkapi demi keselamatan dan hak pasien.
Apa yang Dimaksud dengan Etika Kedokteran?
Etika kedokteran adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku tenaga medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Etika ini bertujuan untuk menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan pasien, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis.
Prinsip-prinsip utama etika kedokteran biasanya meliputi:
Beneficence (berbuat baik untuk pasien)
Non-maleficence (tidak merugikan pasien)
Respect for autonomy (menghormati keputusan pasien)
Justice (memberikan layanan secara adil)
Apa yang Dimaksud dengan Hukum Kesehatan?
Hukum kesehatan adalah seperangkat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta tanggung jawab tenaga medis.
Di Indonesia, hukum kesehatan diatur dalam:
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan teknis seperti:
Permenkes No. 3 Tahun 2025 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (masih berlaku)
Kode etik profesi (walau bersifat normatif, memiliki implikasi hukum bila dilanggar)
Perbedaan Utama: Etika vs Hukum
| Aspek | Etika Kedokteran | Hukum Kesehatan |
|---|---|---|
| Sumber | Kode etik profesi medis | Peraturan perundang-undangan |
| Sifat | Moral dan profesional | Mengikat secara hukum |
| Sanksi | Sanksi etik/disiplin profesi | Sanksi administratif, perdata, pidana |
| Tujuan | Menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan pasien | Melindungi hak pasien dan mengatur kewajiban tenaga medis |
| Penegak | Majelis Disiplin Profesi (MDP) | Pemerintah, pengadilan, instansi berwenang |
Hubungan Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan
Walaupun berbeda, etika dan hukum saling berkaitan:
Pelanggaran etik dapat berujung pada pelanggaran hukum.
Kepatuhan pada hukum tidak otomatis berarti memenuhi etika profesi.
Keduanya bertujuan melindungi pasien dan memastikan praktik medis yang aman, bermutu, dan manusiawi.
Baca juga: Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis: Antara Etika dan Pidana
Contoh Penerapan di Lapangan
Kasus Informed Consent
Etika: Dokter wajib menghormati keputusan pasien setelah diberi penjelasan yang jujur dan lengkap.
Hukum: UU No. 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tindakan medis tanpa persetujuan sah dapat berimplikasi pidana/perdata.
Kerahasiaan Medis
Etika: Privasi pasien adalah kewajiban moral yang harus dijaga.
Hukum: Permenkes No. 24 Tahun 2022 mewajibkan perlindungan rekam medis.
Penolakan Pasien Terhadap Tindakan Medis
Etika: Menghormati hak pasien menolak tindakan medis.
Hukum: Penolakan harus dituangkan dalam dokumen resmi dan dicatat di rekam medis.
Apa yang Harus Dilakukan Tenaga Medis?
Memahami kode etik profesi dan regulasi hukum yang berlaku.
Mengikuti pelatihan etik dan hukum kesehatan secara berkala.
Mencatat semua prosedur dan komunikasi dengan pasien secara tertib.
Mengedepankan komunikasi empatik dalam setiap interaksi.
Penutup
Etika kedokteran dan hukum kesehatan adalah dua pilar utama yang memastikan pelayanan medis berjalan aman, bermutu, dan manusiawi. Tenaga medis yang mematuhi keduanya bukan hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga membangun kepercayaan pasien dan masyarakat. Di era UU No. 17 Tahun 2023, kolaborasi antara nilai moral dan aturan hukum menjadi kunci keberhasilan sistem kesehatan yang adil.
✍️ Ditulis oleh: Tasya – Mediator Bersertifikat & Edukator Hukum Kesehatan
📌 Blog: Integra Justitia Mundi
📧 Kontak: integrajustitiamundi@gmail.com
📚 Disclaimer: Artikel ini bertujuan edukatif, bukan nasihat hukum profesional.
