Peran Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis (MDP) dalam Penegakan Etik dan Disiplin

 ðŸ“Œ Apakah Anda tahu bahwa setiap tenaga medis yang melanggar etik atau disiplin dapat diperiksa oleh lembaga khusus bernama Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis (MDP)?

Artikel ini membahas peran MDP dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, dasar hukumnya, prosedur penanganan pelanggaran, dan kaitannya dengan perlindungan pasien.

Apa Itu Majelis Disiplin Profesi (MDP)?

Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menangani pelanggaran etik dan disiplin oleh dokter dan dokter gigi.
MDP berfungsi menjaga standar profesionalisme, melindungi masyarakat, dan memastikan integritas profesi kedokteran.

Dasar Hukum MDP

Peran MDP diatur dalam:

  • Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Bab tentang Tenaga Medis)

  • Permenkes No. 3 Tahun 2025 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

  • Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Gigi

Kewenangan MDP

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, MDP memiliki kewenangan untuk:

  1. Memeriksa dugaan pelanggaran etik atau disiplin tenaga medis

  2. Memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan

  3. Menjatuhkan sanksi disiplin sesuai peraturan

  4. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk tindak lanjut administrasi atau hukum

Jenis Pelanggaran yang Ditangani MDP

  1. Pelanggaran Etik

    • Tidak menjaga kerahasiaan pasien

    • Menjalankan praktik di luar kompetensi

    • Memanfaatkan pasien untuk kepentingan pribadi

  2. Pelanggaran Disiplin

    • Malpraktik karena kelalaian

    • Tidak mengikuti standar profesi

    • Mengabaikan prosedur keselamatan pasien

Prosedur Penanganan Pelanggaran oleh MDP

  1. Pengaduan

    • Dilakukan oleh pasien, keluarga, atau pihak yang mengetahui pelanggaran

    • Dapat diajukan ke Dinas Kesehatan atau langsung ke MDP

  2. Pemeriksaan

    • Pemanggilan tenaga medis dan saksi

    • Penelaahan bukti dan dokumen

  3. Putusan

    • Dapat berupa peringatan, pembekuan izin praktik, atau pencabutan izin sementara

  4. Tindak Lanjut

    • Rekomendasi kepada KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) atau pihak berwenang lainnya

MDP dan Perlindungan Pasien

MDP berperan penting dalam memastikan pasien terlindungi dari praktik kedokteran yang tidak sesuai standar.
Selain memberi sanksi pada pelanggar, MDP juga mendorong peningkatan mutu pelayanan dan penerapan etika profesional.

Contoh Kasus

Seorang dokter melakukan tindakan bedah tanpa persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien.
MDP memutuskan bahwa dokter tersebut melanggar disiplin profesi dan menjatuhkan sanksi pembekuan izin praktik selama 6 bulan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Ingin Melapor ke MDP?

  • Kumpulkan bukti seperti rekam medis, surat pernyataan, atau saksi

  • Ajukan laporan tertulis ke Dinas Kesehatan atau MDP

  • Ikuti proses pemeriksaan sesuai prosedur

Penutup

Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis (MDP) adalah garda terdepan dalam menjaga integritas profesi kedokteran di Indonesia.
Dengan memahami peran dan prosedurnya, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan beretika.


✍️ Ditulis oleh: Tasya – Mediator Bersertifikat & Edukator Hukum Kesehatan
📌 Blog: Integra Justitia Mundi
📧 Kontak: integrajustitiamundi@gmail.com
📚 Disclaimer: Artikel ini bertujuan edukatif, bukan nasihat hukum profesional.

Postingan populer dari blog ini

Informed Consent: Bukan Sekadar Tanda Tangan, Tapi Hak Anda sebagai Pasien

 ðŸ“Œ  Pernahkah Anda diminta menandatangani surat persetujuan medis tanpa banyak penjelasan? Apakah Anda yakin Anda sudah memahami isi dan risikonya? Dalam praktik pelayanan kesehatan,  informed consent  bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah wujud penghormatan terhadap  hak pasien , sekaligus kewajiban hukum dan etik bagi tenaga medis. Artikel ini akan membahas arti, dasar hukum, serta pentingnya informed consent secara edukatif dan netral. Apa Itu Informed Consent? “Informed consent” berarti  persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh pasien  setelah menerima informasi yang cukup dari tenaga medis sebelum dilakukan tindakan medis tertentu. Informasi wajib  yang harus diberikan kepada pasien meliputi: Diagnosis dan tujuan tindakan Prosedur yang akan dilakukan Risiko dan manfaat tindakan Alternatif tindakan (termasuk tanpa tindakan) Hak pasien untuk menolak Dasar hukumnya antara lain: Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Pr...
Baca selengkapnya

Penyelesaian Sengketa Medis Non-Litigasi: Jalan Damai antara Pasien dan Tenaga Medis

Gambar
Photo by  Mapbox  on  Unsplash   📌 Tahukah Anda bahwa tidak semua sengketa medis harus diselesaikan melalui pengadilan? Ada jalur  non-litigasi  yang lebih cepat, ramah, dan menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis. Artikel ini membahas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa medis non-litigasi, dasar hukumnya, serta langkah-langkah yang dapat diambil. Apa Itu Sengketa Medis? Sengketa medis adalah perselisihan antara pasien atau keluarganya dengan tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan terkait pelayanan medis yang diberikan. Perselisihan ini bisa mencakup dugaan kelalaian, perbedaan pendapat soal diagnosa atau tindakan, hingga masalah administratif seperti biaya dan rekam medis. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Non-Litigasi Penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi memiliki payung hukum yang kuat dalam peraturan terbaru, antara lain: UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  – mengatur mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arb...
Baca selengkapnya