Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi Integra Justitia Mundi

Diperbarui: 22 Juli 2025

Kami menghargai privasi pengunjung situs ini. Halaman ini menjelaskan jenis informasi pribadi yang diterima dan dikumpulkan oleh blog Integra Justitia Mundi serta bagaimana informasi tersebut digunakan.

Informasi yang Kami Kumpulkan:

  • Kami tidak secara otomatis mengumpulkan data pribadi pengunjung kecuali Anda mengirimkan komentar atau formulir kontak.

  • Untuk statistik kunjungan, kami menggunakan layanan pihak ketiga (seperti Google Analytics) yang dapat merekam data seperti IP address, jenis browser, dan waktu kunjungan.

Penggunaan Informasi:

  • Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis performa situs dan tidak akan dijual atau dibagikan kepada pihak ketiga.

Cookie:

  • Situs ini dapat menggunakan cookie untuk menyimpan informasi preferensi pengunjung.

  • Anda dapat menonaktifkan cookie di browser Anda jika tidak menginginkannya.

Tautan ke Situs Eksternal:

  • Kami dapat menyediakan tautan ke situs lain. Kami tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan privasi situs eksternal tersebut.

Persetujuan:
Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui kebijakan privasi ini.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami melalui email: integrajustitiamundi@gmail.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Informed Consent: Bukan Sekadar Tanda Tangan, Tapi Hak Anda sebagai Pasien

 ðŸ“Œ  Pernahkah Anda diminta menandatangani surat persetujuan medis tanpa banyak penjelasan? Apakah Anda yakin Anda sudah memahami isi dan risikonya? Dalam praktik pelayanan kesehatan,  informed consent  bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah wujud penghormatan terhadap  hak pasien , sekaligus kewajiban hukum dan etik bagi tenaga medis. Artikel ini akan membahas arti, dasar hukum, serta pentingnya informed consent secara edukatif dan netral. Apa Itu Informed Consent? “Informed consent” berarti  persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh pasien  setelah menerima informasi yang cukup dari tenaga medis sebelum dilakukan tindakan medis tertentu. Informasi wajib  yang harus diberikan kepada pasien meliputi: Diagnosis dan tujuan tindakan Prosedur yang akan dilakukan Risiko dan manfaat tindakan Alternatif tindakan (termasuk tanpa tindakan) Hak pasien untuk menolak Dasar hukumnya antara lain: Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Pr...
Baca selengkapnya

Penyelesaian Sengketa Medis Non-Litigasi: Jalan Damai antara Pasien dan Tenaga Medis

Gambar
Photo by  Mapbox  on  Unsplash   📌 Tahukah Anda bahwa tidak semua sengketa medis harus diselesaikan melalui pengadilan? Ada jalur  non-litigasi  yang lebih cepat, ramah, dan menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis. Artikel ini membahas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa medis non-litigasi, dasar hukumnya, serta langkah-langkah yang dapat diambil. Apa Itu Sengketa Medis? Sengketa medis adalah perselisihan antara pasien atau keluarganya dengan tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan terkait pelayanan medis yang diberikan. Perselisihan ini bisa mencakup dugaan kelalaian, perbedaan pendapat soal diagnosa atau tindakan, hingga masalah administratif seperti biaya dan rekam medis. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Non-Litigasi Penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi memiliki payung hukum yang kuat dalam peraturan terbaru, antara lain: UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  – mengatur mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arb...
Baca selengkapnya

Peran Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis (MDP) dalam Penegakan Etik dan Disiplin

 ðŸ“Œ Apakah Anda tahu bahwa setiap tenaga medis yang melanggar etik atau disiplin dapat diperiksa oleh lembaga khusus bernama  Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis (MDP) ? Artikel ini membahas peran MDP dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, dasar hukumnya, prosedur penanganan pelanggaran, dan kaitannya dengan perlindungan pasien. Apa Itu Majelis Disiplin Profesi (MDP)? Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menangani pelanggaran etik dan disiplin oleh dokter dan dokter gigi. MDP berfungsi menjaga standar profesionalisme, melindungi masyarakat, dan memastikan integritas profesi kedokteran. Dasar Hukum MDP Peran MDP diatur dalam: Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  (Bab tentang Tenaga Medis) Permenkes No. 3 Tahun 2025  tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)  dan Kode Etik Kedokteran Gigi Kewenangan MDP Berdasarkan UU No. 17...
Baca selengkapnya