Informed Consent: Bukan Sekadar Tanda Tangan, Tapi Hak Anda sebagai Pasien

Dokter menjelaskan prosedur medis kepada pasien sebagai bagian dari informed consent.
Ilustrasi Dokter Menjelaskan kepada Pasien - Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Pernahkah Anda diminta menandatangani lembar persetujuan sebelum operasi atau tindakan medis? Itu bukan sekadar formalitas. Proses ini dikenal sebagai informed consent, salah satu hak fundamental pasien dalam pelayanan kesehatan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap apa itu informed consent, dasar hukumnya di Indonesia, prinsip etika yang melandasinya, hingga apa yang terjadi jika prosedur ini diabaikan.

Apa Itu Informed Consent?

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien (atau keluarganya) setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi jika tindakan medis tidak dilakukan.

Tujuannya jelas: memberikan hak kepada pasien untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang utuh.

Contoh sederhana:

  • Dokter menjelaskan prosedur operasi usus buntu, termasuk risiko pendarahan.

  • Pasien memahami penjelasan itu dan memutuskan untuk setuju menjalani operasi.

Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi bentuk komunikasi dua arah antara tenaga medis dan pasien.

Dasar Hukum Informed Consent di Indonesia

Informed consent bukan sekadar etika medis, tapi kewajiban hukum. Berikut dasar hukumnya:

  1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
          UU ini menegaskan hak pasien untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan 
          sebelum tindakan medis dilakukan.

     2.  Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit dan                       Rekam Medis

          Mengatur tata cara pemberian informed consent secara tertulis maupun lisan.

     3.  Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
          Menekankan prinsip otonomi pasien.

Apa yang Wajib Dijelaskan Dokter?

Menurut regulasi, informasi minimal yang harus diberikan meliputi:

  • Diagnosis dan tata laksana

  • Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

  • Manfaat tindakan medis

  • Alternatif tindakan (termasuk tidak dilakukan tindakan)

  • Perkiraan biaya

➡ Baca juga: Apa Itu Hukum Kesehatan? Dasar dan Ruang Lingkupnya

Jenis Informed Consent

  1. Tertulis – Umumnya untuk prosedur invasif, pembedahan, atau tindakan berisiko tinggi.

  2. Lisan – Untuk tindakan sederhana, seperti pemberian obat oral.

  3. Implied Consent – Kesediaan pasien yang tampak dari tindakan (misal pasien mengulurkan tangan saat akan disuntik).

Mengapa Informed Consent Penting?

  • Melindungi Hak Pasien – Pasien berhak tahu dan memilih.

  • Mengurangi Sengketa Hukum – Banyak kasus malpraktik medis terjadi karena kurangnya komunikasi.

  • Menjamin Etika Profesi – Dokter wajib menghargai otonomi pasien.

➡ Baca juga: Malpraktik Medis: Definisi, Contoh, dan Proses Hukum

Apa yang Terjadi Jika Informed Consent Tidak Dilakukan?

Ketika dokter melakukan tindakan tanpa informed consent, risiko hukumnya besar:

  • Gugatan Perdata – Pasien bisa menuntut ganti rugi.

  • Pidana – Bisa dikategorikan sebagai penganiayaan (jika ada unsur paksaan).

  • Sanksi Etik dan Administrasi – Dari organisasi profesi atau rumah sakit.

➡ Baca juga: Hak-Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan

Dokter menjelaskan prosedur medis kepada pasien sebagai bagian dari informed consent.
Infografis Informed Consent

Informed Consent dalam Kasus Khusus

  • Darurat – Dokter boleh langsung bertindak demi menyelamatkan nyawa, tanpa persetujuan.

  • Pasien Tidak Mampu Memberi Persetujuan – Keluarga atau wali sah yang memberikan.
  • Telemedicine – Tetap wajib ada persetujuan elektronik.

➡ Baca juga: Risiko Hukum Telemedicine dan Konsultasi Online

Tips untuk Pasien: Pastikan Hak Anda Terpenuhi

✔ Tanyakan semua risiko dan alternatif tindakan.
✔ Jangan ragu untuk minta waktu berpikir.
✔ Pastikan semua informasi tertulis jelas.

Jika dokter tidak memberikan kesempatan ini, Anda berhak menolak. Hak menolak tindakan medis (informed refusal) juga diatur hukum.

➡ Baca juga: Informed Refusal: Hak Pasien untuk Menolak Tindakan Medis

Kesimpulan

Informed consent adalah pondasi hubungan dokter-pasien yang etis dan legal.
Ini bukan hanya formalitas, tapi hak Anda untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan sendiri.

Dengan memahami hak ini, Anda tidak hanya menjadi pasien yang bijak, tetapi juga terhindar dari sengketa medis.

📌 Tertarik Memiliki Checklist Informed Consent + Hak Pasien Rawat Inap?

Dapatkan kedua checklist-nya beserta e-book premium dan produk digital lainnya melalui lynk.id:
👉 Klik di sini untuk akses produk digital


Referensi Resmi

Tips Tambahan

✔ Simpan checklist ini sebelum rawat inap agar tidak melewatkan hak Anda.
✔ Laporkan jika ada pelanggaran melalui pengaduan resmi rumah sakit atau Dinas Kesehatan.
✔ Ingat, checklist ini adalah panduan umum, bukan pengganti nasihat hukum.

Ditulis oleh: Tasya – Mediator Bersertifikat & Edukator Hukum Kesehatan
Instagram: @justitiamundi
Kontak: integrajustitiamundi@gmail.com
Blog: Integra Justitia Mundi

Postingan populer dari blog ini

UU No. 17 Tahun 2023: Apa yang Berubah di Sektor Kesehatan?

Gambar
Ilustrasi Hukum Kesehatan - Integra Justitia Mundi Indonesia memasuki era baru di bidang kesehatan dengan berlakunya  Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . UU ini disebut sebagai  Omnibus Law Kesehatan , karena menggabungkan, mencabut, dan memperbarui banyak regulasi sebelumnya agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Apa saja perubahan yang dibawa UU ini? Bagaimana dampaknya bagi  pasien, tenaga kesehatan, rumah sakit, dan layanan digital ? Mari kita kupas secara tuntas. Mengapa UU Kesehatan Perlu Direvisi? Sebelum UU No. 17 Tahun 2023 lahir, aturan kesehatan tersebar di banyak undang-undang seperti: ✔ UU Praktik Kedokteran ✔ UU Rumah Sakit ✔ UU Tenaga Kesehatan ✔ UU Kesehatan Kondisi ini menimbulkan: ❌ Tumpang tindih aturan ❌ Kepastian hukum yang lemah ❌ Adaptasi yang lambat terhadap teknologi kesehatan digital UU No. 17 Tahun 2023 hadir untuk  menyatukan dan memperkuat sistem hukum kesehatan di Indonesia . Apa Saja Perubahan Pentin...
Baca selengkapnya

Risiko Hukum Telemedicine dan Konsultasi Online: Apa yang Harus Diketahui Tenaga Medis dan Pasien?

Gambar
Ilustrasi konsultasi dokter melalui telemedicine - Integra Justitia Mundi Di era digital,  telemedicine  dan  konsultasi kesehatan online  semakin populer. Pasien merasa lebih praktis, sementara tenaga medis dapat melayani tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan ini, ada  risiko hukum yang tidak boleh diabaikan . Artikel ini akan membahas: ✔ Apa itu telemedicine dan dasar hukumnya? ✔ Risiko hukum bagi tenaga medis dan pasien. ✔ Bagaimana menghindari sengketa dalam praktik telemedicine? Apa Itu Telemedicine? Telemedicine  adalah pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya: Konsultasi dokter via video call. Chat kesehatan di aplikasi. Pemantauan pasien melalui platform digital. Di Indonesia, telemedicine diatur dalam  UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  dan peraturan turunannya, termasuk Permenkes terkait pelayanan telemedicine. ➡  Baca juga: Apa Itu Hukum Kesehatan? Penge...
Baca selengkapnya

Hospital By-Laws: Penting untuk Rumah Sakit

Gambar
Ilustrasi rapat mendiskusikan Hospital By Laws - Integra Justitia Mundi Pernahkah Anda mendengar istilah  Hospital By-Laws (HBL) ? Banyak orang, bahkan sebagian tenaga kesehatan, belum memahami perannya. Padahal, dokumen ini adalah  “aturan main” rumah sakit  yang wajib ada sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artikel ini akan membahas: ✔ Apa itu Hospital By-Laws? ✔ Mengapa HBL wajib ada? ✔ Apa saja isinya? ✔ Bagaimana dampak hukumnya jika tidak disusun? Apa Itu Hospital By-Laws? Hospital By-Laws (HBL)  adalah dokumen yang berisi  aturan internal rumah sakit  untuk mengatur hubungan antara pengelola, tenaga medis, dan pasien. Menurut  Permenkes tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit , setiap rumah sakit  wajib memiliki HBL  sebagai pedoman operasional, agar pelayanan medis berjalan sesuai standar hukum dan etika. ➡  Baca juga: Apa Itu Hukum Kesehatan? Pengertian dan Ruang Lingkupnya Mengapa Hospital By-Laws Penting? Ada tiga al...
Baca selengkapnya