Apa Itu Hukum Kesehatan? Pengertian, Dasar, dan Ruang Lingkupnya
 |
| Ilustrasi Hukum Kesehatan |
Apakah hukum kesehatan itu hanya mengatur rumah sakit dan dokter? Jawabannya: tidak sesederhana itu. Hukum kesehatan adalah salah satu bidang hukum yang semakin relevan di era modern. Mulai dari konsultasi online, rekam medis digital, hingga penyelesaian sengketa pasien, semuanya berada dalam ranah hukum kesehatan.
Artikel ini akan mengulas secara lengkap:
Apa itu hukum kesehatan menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan
Dasar hukum terbaru di Indonesia
Mengapa hukum kesehatan penting bagi pasien, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan
Ruang lingkupnya, termasuk isu-isu modern seperti telemedicine
Apa Itu Hukum Kesehatan?
Secara sederhana, hukum kesehatan adalah seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan: pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, hingga pemerintah.
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hukum kesehatan memuat ketentuan mengenai:
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan
Standar pelayanan medis
Penegakan disiplin, etika, dan sanksi hukum
Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis
Artinya, hukum kesehatan tidak hanya berbicara tentang dokter atau rumah sakit, tapi juga hubungan hukum antara pasien, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, dan negara.
Mengapa Hukum Kesehatan Penting?
Bayangkan jika tidak ada aturan hukum:
Apakah pasien bisa menuntut jika terjadi malpraktik?
Bagaimana melindungi tenaga medis ketika mereka sudah bekerja sesuai prosedur, tetapi tetap digugat?
Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam telemedicine?
Hukum kesehatan hadir untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak.
Bagi pasien: Menjamin hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan menghormati martabat manusia.
Bagi tenaga kesehatan: Memberi kepastian hukum ketika bekerja sesuai standar profesi.
Bagi fasilitas pelayanan: Mengatur kewajiban agar layanan sesuai standar dan tidak merugikan pasien.
Dasar Hukum Hukum Kesehatan di Indonesia
Hukum kesehatan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, namun landasan utamanya adalah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Beberapa ketentuan penting:
Hak pasien (Pasal 81) – termasuk hak mendapatkan informasi, hak atas privasi, dan hak untuk menolak tindakan medis (informed refusal).
Kewajiban tenaga medis (Pasal 102) – bekerja sesuai standar profesi dan kode etik.
Rekam medis dan kerahasiaan (Pasal 143-144) – wajib dijaga dan tidak boleh disalahgunakan.
Telemedicine (Pasal 151) – harus mematuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan data.
Selain UU 17/2023, aturan teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), misalnya:
Permenkes No. 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine
Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
 |
| Infografis Hukum Kesehatan |
Ruang Lingkup Hukum Kesehatan
Hukum kesehatan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, antara lain:
Hak dan Kewajiban Pasien
Hak atas informasi, persetujuan tindakan medis (informed consent), dan hak privasi.
Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Mematuhi kode etik, standar pelayanan, dan ketentuan hukum.
Hubungan Hukum antara Pasien dan Dokter (Kontrak Terapeutik)
Dasar hubungan hukum dalam pelayanan medis.
Perlindungan Hukum dalam Kasus Malpraktik
Bagaimana membedakan malpraktik dari komplikasi medis.
Penyelesaian Sengketa Medis
Jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (mediasi, arbitrase).
Pengaturan Telemedicine dan Digital Health
Termasuk keamanan data pasien dan konsultasi daring.
Hukum Kesehatan di Era Digital
Saat ini, praktik kedokteran tidak lagi terbatas pada ruang periksa. Telemedicine dan konsultasi daring semakin populer, terutama sejak pandemi. Namun, ini juga menimbulkan tantangan hukum baru:
Bagaimana menjamin kerahasiaan data pasien?
Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan diagnosis melalui chat?
UU Kesehatan dan peraturan turunannya mengatur hal ini, tetapi implementasinya memerlukan pemahaman yang baik oleh pasien maupun tenaga medis.
➡ Baca juga: Risiko Hukum Telemedicine dan Konsultasi Online
Apakah Semua Orang Perlu Memahami Hukum Kesehatan?
Jawabannya ya, terutama jika Anda:
Pasien yang ingin tahu hak-hak Anda sebelum tindakan medis
Tenaga kesehatan yang ingin menghindari masalah hukum
Pengelola rumah sakit atau klinik yang wajib patuh regulasi
Pemahaman hukum kesehatan akan mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Kesimpulan
Hukum kesehatan adalah perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, aturan utamanya tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, yang diperkuat oleh berbagai peraturan teknis.
Topik ini akan terus berkembang, terutama dengan munculnya isu-isu baru seperti telemedicine, perlindungan data, dan inovasi digital di bidang kesehatan.
Mau Belajar Lebih Dalam Tentang Hukum Kesehatan?
Kami memproduksi E-book Checklist Hukum untuk Pasien dan Tenaga Medis, yang akan membantu Anda:
✔ Mengenali hak & kewajiban dalam layanan kesehatan
✔ Menghindari masalah hukum sebelum terlambat
✔ Siap menghadapi era digital di bidang kesehatan
 |
| Pembelian Produk Digital - Integra Justitia Mundi |
Referensi Resmi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Permenkes No. 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
